Subandi, Bupati Sidoarjo : Membangun Negara, Memperkuat Ekonomi Itu Mulai Dari Desa
Sidoarjo, (23/05/2024)
Subandi, Plh. Bupati Sidoarjo mengangkat kembali prinsip pembangunan Nusantara yang pernah ditulis oleh jurnalis masa Majapahit, Dang Acarya Nadandra, dalam karya tulis monumental nya Desyawarnana.
" Kalau pembangunan di desa bagus, maka insya Allah perekonomian juga akan tertata dengan baik. "kata Subandi di depan 300 lebih anggota Badan Permusyawaratan Desa seluruh Kabupaten Sidoarjo Kamis (23/05).
Di seluruh Sidoarjo terdapat 18 kecamatan yang mengkoordinir 31 kelurahan dan 322 desa. Menurut Subandi desa menjadi kunci pertumbuhan dan sekaligus kekuatan ekonomi wilayah.
Konsep pembangunan Subandi ini mengangkat kembali konsep desa basis negara yang menjadi konsep pembangunan negara masa Majapahit 800 tahun yang lalu.
Dalam Desyawarnana, Jurnalis Majapahit yang juga mantan pejabat Majapahit, Dang Acarya Nadandra atau Mpu Prapanca, menyatakan bahwa sendi negara adalah desa. Pilar pokok pembangunan Majapahit adalah pada desa.
Tulisan Dang Acarya Nadandra memberikan prinsip kemakmuran Majapahit. Dalam salah satu pupuh Desyawarnana, Dang Acarya misalnya menyampaikan bahwa
Ndan mukya dipatin pakuwwan apagöh san aryya çuradikara sakweh niɳ jajahan / sa ke patukanan / sampun dataɳ tan masowe, kapwasraɳ mahaturhatur pada sinunan wastra buddinya tusta, tustanyandani tusta ri nrpati santustan / jnekj riɳ pakuwwan.
tustanyan dani tusta ri nrpati
" Bahagianya rakyat adalah bahagia para narpati, pengendali negara....." kata Dang Acarya Nadendra.
Konsep pembangunan berbasis desa Dang Acarya ini kemudian diangkat kembali oleh Presiden Soekarno dalam membentuk konsep Pemerintahan Daerah Tingkat 4 Desa. Melanjutkan konsep Pemerintahan Daerah Tingkat 1 Propinsi, Tingkat 2, dan tingkat 3 Kecamatan.
****
Subandi menyampaikan agar penggunaan dana untuk pembangunan desa lebih diefektifkan. Terdapat alokasi dana pembangunan yang membutuhkan kecepatan yang tinggi dalam pengambilan keputusan.
"Tidak semua pembangunan infrastruktur jalan misalnya harus ditangani oleh PU...untuk lokasi jalan-jalan milik desa harus disiapkan dana yang bisa cepat dieksekusi. Kalau menggunakan skema PU, harus ada studi dulu berapa lama itu, harus ada proses pengadaan barang dan jasa yang membutuhkan waktu 45 hari... itu terlalu lama, kurang cepat ..." kata Subandi
"Jangan sampai ada jalan-jalan di desa yang ditanami pohon pisang...," kata Subandi.
" Itu kan membuat kita semua jadi malu...jalan kok ditanami pisang... ya kalau rusak sedikit segera saja langsung diperbaiki...lewat skema perawatan...gak perlu menunggu dari PU ...terlalu lama..."
Subandi juga mengusulkan ada dana yang bisa dimanfaatkan oleh Kecamatan dalam pembangunan infrastruktur.
" Pak Camat nanti harus keliling memperhatikan jalan jalan mana yang rusak ...langsung diperbaiki...jangan tunggu lama lagi..."
Usulan Subandi ini disambut dengan tepuk tangan seluruh undangan yang hadir. Selama ini fungsi Kecamatan yang dulu nya aktif dalam pengelolaan pembangunan cenderung dipinggirkan. Subandi berharap agar Kecamatan juga punya fungsi penting dalam pengawasan pemeliharaan infrastruktur di tingkat daerah.
Subandi juga berpesan kepada para pejabat BPD desa agar tidak lagi bertengkar dengan Kepala Desa dan perangkat desa lainnya.
"BPD memiliki fungsi yang penting dalam komunikasi antar Desa dengan Desa dan antar Desa dengan Kecamatan...saya faham dengan baik fungsi ini, wong kita kan juga Mantan Kepala Desa.." kata Subandi.
"Pemerintah Kabupaten mendukung paguyuban BPD, tapi jangan sampai mereka yang sudah bukan anggota BPD mengaku sebagai anggota BPD...juga jangan lupa anggota BPD sekalian ikut mensukseskan Pilkada bulan November yang akan datang..." kata Bupati Subandi, yang disambut tepuk tangan ramai dari seluruh anggota BPD yang hadir.
Plh. Bupati Subandi yang juga ketua DPC PKB Sidoarjo memang mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Sidoarjo pada pemilihan pilkada langsung Bupati Sidoarjo akhir November yang akan datang.
Akan tetapi Subandi memilih tersenyum kapada para jurnalis, yang meliput kegiatan di Pendopo Dekta Wibawa, saat ada pertanyaan tentang persiapan kampanye Bupati Sidoarjo yang akan datang.
Ketua Paguyuban BPD,, Mulyanto Wijayanto menyatakan kepada jurnalis bahwa BPD sudah memahami bahwa dalam Pemilu Kepala Daerah, BPD adalah organisasi yang independen dan tidak akan berpihak pada calon manapun.
" BPD sudah memahami bahwa posisi netral harus diperankan oleh BPD, dengan demikian masyarakat tidak perlu khawatir ..." Kata Wijayanto.
Acara pengukuhan paguyuban BPD selesai menjelang dhuhur. Para anggota BPD mendapatkan SK pengukuhan anggota BPD sekaligus mendapatkan janji kenaikan insentif honorarium dari Bupati dan juga SK Perpanjangan Masa Jabatan sesuai dengan Revisi Undang-undang Desa yang baru menjadi 8 tahun (MIG)
